Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, saat bertukar cenderamata usai pertemuan Komisi X dengan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Theresia Maria Florensia, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiawan, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Matamira B. Kale, di Kota Kupang, NTT. Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyampaikan komitmen DPR untuk memastikan implementasi kebijakan riset dan statistik guna mendukung pembangunan nasional. Sebab itu, ia menegaskan pentingnya peran BPS dan BRIN dalam menyediakan data akurat serta inovasi riset yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh BPS dapat menjadi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memastikan BRIN dapat memanfaatkan riset untuk mendorong inovasi yang relevan di NTT," ujar Esti, sapaan akrabnya, saat membuka agenda pertemuan Komisi X dengan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Theresia Maria Florensia, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiawan, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Matamira B. Kale, di Kota Kupang, NTT, Jumat (5/12/2024).

Melalui pertemuan ini, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI menggali data faktual dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mitra baru mereka, untuk memperkuat landasan pengambilan keputusan legislatif. 

Menanggapi hal itu, Kepala BPS NTT Matamira B. Kale memaparkan tantangan mereka. Satu di antaranya terkait dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan agenda penyediaan statistik dasar yang akurat di wilayah dengan tantangan geografis seperti NTT. "Transportasi dan aksesibilitas menjadi kendala utama kami dalam menjangkau daerah-daerah terpencil," ungkapnya.

Di sisi lain, perwakilan BRIN juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah dalam pengembangan riset lokal. "Inovasi hanya akan berhasil jika ada koordinasi yang baik antara BRIN, BPS, dan pemerintah daerah, termasuk optimalisasi peran Bapperida," terangnya. 

Mendengarkan masukan-masukan tersebut, Maria Yohana mendukung terbitnya regulasi yang lebih adaptif untuk memfasilitasi riset dan pengumpulan data di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). "Kami di Komisi X berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung kelancaran tugas BPS dan BRIN, termasuk meningkatkan anggaran dan infrastruktur di wilayah seperti NTT," tegasnya. 

Setiap data dan masukan yang dikumpulkan dari kunjungan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat-rapat Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Komisi X, sebutnya, juga berencana mendorong penguatan sinergi antar lembaga untuk memaksimalkan manfaat riset dan data statistik bagi pembangunan yang berkeadilan. 

Menutup pernyataan, kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal menuju optimalisasi riset dan statistik di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, seperti NTT. "Dengan data yang tepat dan inovasi yang efektif, kita tidak hanya membangun, tetapi juga mengangkat kualitas hidup masyarakat NTT," tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (ums/rdn)